Putuskan Hubungan dengan Malaysia Sekarang Juga!

Menyimak Berita di semua stasiun TV dan media Kompas Online pada Rabu, 25 April 2012, membuat hati saya panas dan serasa menyakitkan. Betapa tidak, sudah jelas-jelas Malaysia seringkali memancing di air keruh. Harkat dan Martabat bangsa sudah terinjak-injak oleh Malaysia.
Berita terakhir yang saya maksud adalah, tewasnya tiga orang TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon. Mereka tewas ditembak polisi Diraja Malaysia. Malaysia menyebut mereka melakukan penyerangan saat akan ditangkap.
Ketika dipulangkan pada 5 April 2012, pada ketiga jenazah tersebut ditemukan jahitan tidak wajar, yakni di kedua mata, dada, dan perut bagian bawah. Diduga ada organ tubuh yang diambil dari jenazah TKI tersebut. Akhirnya Tiga TKI ini diduga Korban Perdagangan Organ Tubuh di Malaysia.
Atas dasar itu pula, akhirnya hari ini dan besok (Kamis dan Jumat, 26-27 April 2012), mayat ketiga almarhum akan dibongkar untuk diotopsi oleh Tim dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian NTB.
Indonesia Sudah diremehkan oleh Malaysia.
Tidak sekali dua kali, Malaysia bikin ulah dengan Indonesia. Mulai dari masalah perbatasan, olahraga, hingga yang paling sering adalah soal TKI dan TKW kita. Para TKW sering diperkosa, dilecehkan, tidak dibayar, hingga kasus banyaknya mayat para TKI/TKW yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia.
Kalau dulu di zaman orde lama dan orde baru, Malaysia mengemis tenaga guru dan dosen ke Indonesia. Guru dan Dosen dari Indonesia dibayar mahal untuk mengajar di Malaysia. Itulah cikal bakal Malaysia menjadi “lebih pintar” hingga merasa sombong saat ini.
Namun saat ini, roda memang sudah berputar 180 derajat. Acapkali Malaysia memandang rendah Indonesia. Banyak sekali guru dan dosen kita merasa bangga menimba ilmu ke Malaysia. Sementara Indonesia tidak mampu menyedot orang Malaysia untuk belajar ke Indonesia. Maka pantaslah, kini Malaysia berseloroh bahwa “Malaysia lebih maju dari Indonesia“.
Banyaknya TKI dan TKW di Malaysia semakin menguatkan kesombongan Malaysia. Terlebih, tingkat pendidikan para TKI/TKW kita hanyalah tamatan SD. Mereka pergi ke sana tanpa Skill yang memadai. Tentu saja pekerjaan kasar di ladang dan kebun yang paling mudah mereka kerjakan. Tetapi hebatnya, dari penuturan keluarga dan tetangga yang baru pulang dari Malaysia, mereka selalu memuji dan menyanjung Malaysia. Mereka selalu menuturkan kelebihan dan kehebatan Malaysia dibandingkan Malaysia. Dari sini, saya berkesimpulan bahwa Malaysia telah berhasil menyulap negaranya menjadi negara yang semakin maju sehingga mampu menyedot dan menyulap para tenaga kerja asing, baik dari Indonesia, Filipina, Thailand, India, maupun Bangladesh. Cerita ini tentu saja seharusnya membuat malu pemerintah kita.
Beribu-ribu para TKI dan TKW setiap bulannya menyerbu Malaysia. Mereka pun rela pergi tanpa ijin yang resmi. Mereka tidak peduli dengan label ILLEGAL dari Pemerintah Indonesia, atau label PENDATANG HARAM dari Malaysia. Yang lebih penting bagi mereka adalah bisa makan kenyang dan bisa mengirim uang kepada sanak keluarga mereka di kampung. Masalah resiko sudah mereka anggap biasa. Nyawa pun harus dipertahankan demi harapan akan nasib yang lebih baik. Toh juga di Indonesia, mereka hanya bisa tidur saja, tetapi mereka akan kelaparan jika tetap bertahan di kampung. Indonesia hanyalah sarang untuk hidup, sementara rezeki mereka ada di Malaysia. Pepatah yang mengatakan “hujan batu di negeri sendiri lebih baik dari hujan emas di negeri orang” tidak berlaku buat mereka. Mereka pun tidak bangga mendapat julukan Pahlawan Devisa. Toh juga pemerintah tidak serius mengurus nasib mereka.
Indonesia Lemah Diplomatik
Di ajang internasional, Malaysia seringkali bersengketa dengan Indonesia soal perbatasan. Di bidang olahraga pun, Indonesia kerap dipermalukan oleh Malaysia. Lagi-lagi soal tenaga kerja ini. Indonesia tidak punya daya pressure yang kuat. Pemerintah masih selalu berbasi-basi.
Sebenarnya, kalau saja pemerintah mampu membuat lapangan pekerjaan sebanyak dan sebaik Malaysia, maka rakyat tidak perlu jauh-jauh ke negeri orang. Semua orang pasti lebih memilih tempat yang dekat dengan keluarga mereka asalkan pekerjaan mereka mampu menghidupi mereka dan keluarganya. Pemerintah SBY seharusnya SANGAT MALU melihat fenomena ini. Itu berarti, Indonesia bukanlah negara yang mampu membuat rakyatnya betah dan bisa menjamin hidup mereka.
Karena kelemahan-kelemahan itulah, maka pantaslah Malaysia selalu merasa di atas Indonesia. Pemerintah kita masih belum memikirkan rakyatnya 100%. Mereka lebih memilih kelanggengan partai dan jabatan saja.
Cara Menekan Malaysia
Malaysia saat ini sedang menjalankan visi misi 2020 menuju negara Maju. Hampir semua bidang dibangun olehnya. Karena itulah, Malaysia membutuhkan tenaga kerja kasar di bidang konstruksi secara besar-besaran. Nah, inilah yang diisi oleh tenaga TKI dari Indonesia. Tak heran, sepulang ke Indonesia, rata-rata mantan TKI ini mahir menjadi tukang. Padahal saat pergi dulu mereka tidak punya skill apa-apa.
Untuk mampu menekan Malaysia, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Ciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia dalam jumlah banyak. Perintahkan para gubernur dan bupati untuk tujuan itu.


2. Sekolahkan anak-anak Indonesia secara Gratis, minimal sampai SMA.


3. Lebih banyak membuka sekolah kejuruan untuk membekali para pemuda ketrampilan kerja


4. Perbanyak lembaga-lembaga Balai Kerja/Loka Kerja dan gratiskan semuanya.


5. Semua Guru dan Dosen Indonesia yang mengajar di Malaysia harus dipulangkan dan beri gaji yang sama seperti di Malaysia.


6. Pulangkan semua TKI dan TKW yang ada di Malaysia.

Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi bukankah dulunya Indonesia adalah penguasa ASEAN sejak zaman Majapahit?. Indonesia lebih pantas menjadi negara maju asalkan para pemimpinnya mau dan berani mengambil langkah-langkah jitu dan strategis.
Kapan mau jadi macan kalau jadi kambing saja tidak bisa?

Yonif Linud 305 Kostrad Tangkap Alat Berat Malaysia di Kalbar. Perlukah Bukti Demi Bukti?

Batalyon Infantri Linud 305/Tengkorak Kostrad di atas barang bukti alat berat milik perusahaan sawit Malaysia. Sumber gambar : http://pontianak.tribunnews.com

Markas Besar TNI AD (Mabes AD) telah membuktikan janjinya akan meningkatkan pengawasan perbatasan RI - Malaysia di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun ini. Batalyon Infanteri Linud 305/Tengkorak, Brigif Linud 17/Kujang I, Kostrad telah menggantikan tugas Batalyon Infantri 643/ Wanara Sakti (Batalyon Infantri 643/WNS) sejak 1 April 2012 lalu.

Bukti tersebut tidak saja dalam kapasitas menggantikan posisi kesatuan yang sebelumnya dari Batalyon yang tak kalah hebat reputasinya, akan tetapi dibaliknya secara implisit penunjukan posisi Kostrad dalam menangani tanggung jawab pengamanan wilayah perbatasan (Pamtas) tersebut mempunyai atensi dengan tingkat keseriusan yang amat tinggi dan strategis.

Panjang perbatasan RI - Malaysia di provinsi Kalbar lebih kurang 966 kilometer, di sepanjang jalur penuh rintangan tersebut terdapat 33 pos perbatasan yang sudah ditingkatkan fasilitasnya daripada sebelumnya. Meskipun posisi pos yang satu dengan lainnya masih sangat jauh (rata-rata 300 kilometer jarak satu pos dengan pos lainnya) namun sejumlah pasukan dari unit khusus Kostrad telah menjalankan tugasnya.

Selama menjalankan tugas patroli berjalan kaki di sepanjang perbatasan, satuan khusus Kostrad telah melaksanakan berbagai kegiatan dan berbaur dengan masyarakat mulai dari ujung perbatasan Tanjung Datu, Temajuk hingga ke Kabupaten Kapuas Hulu. Kerjasama dan pembinaan masyarakat di perbatasan telah dilaksanakan di beberapa titik.

Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah pada 13/4 lalu  Kostrad menerima informasi dari masyarakat di sekitar Enteli Kabupaten Sintang tentang adanya temuan pembakaran hutan dan pencurian kayu di wilayah RI oleh perusahaan Malaysia.

Mendapat informasi tersebut, tim khusus Enteli dipimpin langsung oleh Danpos Letda Infantri Abdurrahman Maulana langsung ke tempat kejadian perkara (TKP). Sebelum mereka tiba operator perusahaan kayu Malaysia telah duluan kabur meninggalkan alat berat mereka berupa satu unit jenis Doser Merk Caterpilar D6D. Alat berat tersebut telah ditinggalkan operatornya pada posisi 100 meter di dalam wilayah RI.

Hasil temuan lainnya adalah, adanya perusakan patok perbatasan oleh perusahaan Malaysia dalam hal ini WFM dan ditemukan ratusan kayu gelondongan yang belum sempat ditarik ke luar garis perbatasan.

Dua alat berat yang ditahan warga pada Nopember 2011 di Dusun Aping, Sambas. Sumber gambar : http://www.equator-news.com

Kejadian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya tahun lalu, masyarakat Lasyakar Merah Putih (LMP) Sambas di Dusun Aping  kecamatan Sajingan pernah menangkap dua unit beko  milik perusahaan sawit Malaysia,  Dua Alat Berat perusahaan Sawit Ladang Dapak Pasir Tengah Malaysia, 11 Oktober 2011. Saat itu kedua alat berat ini terbukti beraktivitas membuat parit perkebunan Sawit disepanjang perbatasan patok D 233 hingga patok D 334.

Sebelumnya pada 6 Maret 2008, pukul   6  hingga 8 Maret 2008 sekitar pukul 15.00 WIB. Anggota Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang bertugas -pada saat itu- dari satuan Batalyon Infanteri (Yonif) 641/Bru melihat sebuah helikopter jenis Bolco warna putih dan biru dengan senapan mesin (RPD) yang diduga kuat milik Polis Diraja Malaysia (PDRM)  melakukan pelanggaran wilayah udara dengan melintas 150 meter di depan Pos Pamtas  di Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. (sumber http://nasional.kompas.com/read/2008/05/17/16342937/malaysia.kumat.3.kali.langgar.perbatasan).

Selain itu, pada Agustus 2007 juga ditemukan bukti adanya pelanggaran wilayah oleh perusahaan sawit Malaysia di dalam wilayayh RI di daerah Tapang Peluntan, Sei tekan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Saat itu komandan Kodim (dandim) Sanggau, letkol Inf E. Tirak membenarkan kejadian tersebut. Dandim sendiri datang melihat adanya temuan temuan penanaman pohon sawit sejauh 400 meter dalam wilayah RI di Kalbar. (Sumber : http://www.bluefame.com/topic/43546-malaysia-kembali-langgar-batas-wilayah-indonesia/).

Beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan pelanggaran oleh alat berat milik perusahaan sawit Malaysia di perbatasan Kalbar. Belum lagi kejadian di Kaltim dan Kalteng tentang hal yang sama.

Wacana

Berdasarkan kejadian tersebut, pertanyaannya adalah apakah lantas kita harus berperang? Tentu bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan kepada pemerintah termasuk DPR dan penjaga keamanan bangsa dan negara serta perlindung keamanan warga, adalah beberapa hal berkut ini :

• Tingkatkan kemampuan lobi di pentas dunia diplomatik. Kita mempunyai banyak jagian bicara di DPR dan lembaga lainnya yang selama ini mempertontonkan kehebatan orasi mereka dan mampu memutar balikkan fakta. Sekarang coba hadapi diplomat dan politikus serta pengusaha Malaysia yang selalu meminta bukti demi bukti setiap ada masalah dengan RI.


• Tingkatkan pembangunan fisik dan infrastuktur di desa-desa perbatasan dengan cara apapun. Salah satu hasil liputan penulis dalam kunjungan ke perbatasan di daerah tertinggal telah menjadi sebuah masukan untuk instansi tertentu, tinggal sekarang bagaimana membuktikan implementasinya seperti bukti yang dilakukan oleh Mabes AD.


• Tingkatkan kemampuan intelijen dan operasi di wilayah perbatasan di sepenjang perbatasan. Kita memiliki banyak pasukan, tak salah memindahkan lokasi dan arena latihan mereka (secara bergilir) di perbatasan. Dengan cara ini secara tak langsung kita telah mengawal batas wilayah dari masa ke masa tanpa perlu satuan khusus yang berada di wilayah tersebut.


• Tingkatkan keperdulian DPR (Legislatif) dan pemerintah. Jangan memandang minor dan mengolok-olokkan arti nasionalisme dan issue perbatasan. Sangat naif jika sebagian pejabat menertawakan issue nasionalisme dan membandingkannya dengan urusan perut lebih dahulu baru bicara nasionalisme.


• Tingkatkan kesejahteraan prajurit yang bertugas di perbatasan. Contoh yang dilakukan oleh Mabes TNI AD saat ini adalah memberi uang kesejahteraan kepada prajurit yang bertugas di perbatasan Kalimantan. Setiap pasukan mendapat tunjangan yang besarnya 100 persen gaji, ditambah uang lauk pauk, dan lain-lain. Sebab itu, sepulang dari perbatasan, seorang tamtama bisa mengantongi uang hingga Rp.30-40 juta.


• Tingkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat di perbatasan terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pendidikan.


• Hentikan pertikaian internal yang merusak disiplin dan moral TNI dan Polri. Persaingan yang diaharapkan adalah bagaimana berkemampaun melindungi bangsa dan negara secara cepat dan tepat. Lindungi  dan hormati rakyat karena semua satuan itu dari rakyat dan untuk rakyat.


• Realisasikan  segera penempatan satuan tempur di Kalimantan (satuan tank dan skuadron pesawat tempur).
  


• Pemerintah Malaysia mestinya merespon dengan sangat positif  apa arti perdamaian dan kesepakatan antar negara bertetangga yang sesungguhnya. Yang kita inginkan adalah awasi dan sikapi dengan tegas siapapun yang mencoba merusak hubungan kedua negara, bukan minta bukti demi bukti.

KRI SIM-367 Tiba di Tanah Air, Dapat Nilai “Satisfact”

KRI SIM-367 dari Lebanon tiba di Dermaga Kolinlamil,Tanjung Priok,Jakarta-Utara

Misi pemeliharaan dan perdamian dunia terus dilakukan Indonesia. Setelah bertugas selama enam bulan di Lebanon, KRI Sultan Iskandar Muda (SIM) 367 tiba di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok,Jakarta-Utara, Minggu Kemarin( 29/04). KRI SIM dengan nomor lambung 367 itu, baru saja menunaikan tugas sebagai Satgas Maritime Task Force (Satgas MTF) UNIFIL di perairan Lebanon.

KRI SIM-367 mulai melaksanakan tugas sejak Oktober 2011 sampai Maret 2012 dan akan digantikan dengan KRI Hasanuddin -366, yang rencananya akan diberangkatkan pada tahun ini juga. “Dua atau tiga bulan lagi akan kita siapkan, mereka juga akan bertugas selama enam bulan,” ujar Panglima TNI Agus Suhartono.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, menjelaskan, pada saat KRI SIM-367 tiba di Lebanon, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari PBB dengan nilai yang satisfact .”Begitu pulang dicek kembali seluruh peralatan, sama nilainya satisfact (memuaskan) dan komandan kapal beserta awaknya mendapatkan nilai yang baik artinya professional, kualitas yang baik sesuai standar PBB,” kata Panglima TNI di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok,Jakarta (30/4).

Sebagaimana arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,TNI akan terus mempersiapkan dan akan terus mengabdi sebagai pasukan perdamaian PBB. Dengan bergabungnya TNI sebagai pasukan perdamaian PBB, akan memiliki suatu pengalaman tersendiri di medan tugas.”Setelah mereka kembali, tugas mereka adalah menularkan pengalaman mereka kepada prajurit TNI lainnya, sehingga kita memiliki standar kualitas yang sama,” ujar Panglima.

Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-C/UNIFIL diperkuat oleh 100 prajurit TNI AL. Mereka terdiri dari 33 perwira, 48 bintara, dan 19 tamtama yang dipimpin oleh Komandan Kapal Letkol Laut (Pelaut) Agus Hariadi yang merupakan lulusan AAL 1992.

Selama penugasan KRI SIM-367 telah memberikan kontribusi kepada UNIFIL, mulai dari patroli turin, latihan bersama dengan Lebanese Armed Forces (LAF)-Navy, maupun unsure-unsur MTF/UNIFIL lainnya di area of maritime operation (AMO).

Tugas utama KRI SIM-367 dalam misi itu adalah membantu Angkatan Laut Lebanon dalam menegakkan kedaulatan negaranya secara mandiri, mengamankan garis pantai, mencegah masuknya senjata secara illegal, baik keluar maupun kedalam wilayah Lebanon. Hal itu dilakukan berdasarkan mandate Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor : 1701 Tahun 2006.

Dengan melaksanakan pengawasan di perairan Lebanon, diharapkan dapat mewujudkan perdamaian abadi di Lebanon. KRI SIM -367, sudah delapan bulan meninggalkan tanah air, dengan rincian dua bulan perjalanan pulang-pergi dan enam bulan masa penugasan, kini telah kembali lagi ke tanah air.

Dari sejumlah negara yang terlibat dalam Satgas MTF UNIFIL, hanya ada dua negara yang menyertakan helicopter diatas kapalnya, salah satunya adalah Indonesia.Sehingga selain melakukan pengawasan di perairan Lebanon, juga melakukan pengawasan di udara melalui helicopter. Satgas MTF UNIFIL Indonesia, diakui oleh negara lain dan kedudukannya sejajar dengan Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Yunani, dan Turki. Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia yang pertama kali berpartisipasi dalam mengirimkan kapal perang dalam misi perdamaian di Lebanon.

KRI SIM -367 merupakan salah satu kapal terbaru milik TNI AL. Kapal perang jenis korvet kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) buatan Schelde Naval Shipbuilding, Vlissingen, Belanda.Kapal yang masuk dalam jajaran Satkoarmatim ini memiliki bobot 1700 ton, dengan panjang 90,71 meter, dan lebar 13,2 meter. Kapal perang yang mampu miring 45 derajat ini, memiliki kecepatan 28 knots dengan tenaga penggerak diesel STC Man. Tak lupa, kapal ini dilengkapi torpedo 3A244S dengan dua peluncur, meriam, peluru kendali dan persenjataan elektronik. Didalam kapal,setiap sudut dilengkapi kamera pengintai CCTV.

Satgas yang baru kembali ini, merupakan satgas ketiga yang pernah diberangkatkan TNI ke Lebanon. Sebelumnya Mabes TNI, memberangkatkan KRI Frans Kaisepo-368 dan KRI Diponegoro-365 yang bergabung dalam gugus tugas MTF.

Jumlah pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian dunia dibawah bendera PBB diseluruh dunia saat ini berjumlah 1828 prajurit yang tersebar di berbagai wilayah konflik yakni di Lebanon,Kongo,Haiti,Liberia, Sudan Selatan, Darfur, dan yang terakhir di Suriah.

Pada 2014, diharapkan Indonesia dapat mengirimkan 4000 pasukan perdamaian (peacekeepers) ke seluruh dunia, sesuai amanat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Hal itu dilakukan, karena Indonesia ingin keterlibatan para prajurit TNI dalam posisi-posisi penting di PBB, dan posisi penting itu akan terpenuhi, manakalah jumlah prajurit kita memenuhi persyaratan,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Pentingnya Over The Horizon Targeting (OTHT) bagi Armada Kapal Permukaan

Perkembangan teknologi peperangan telah membawa tren baru kedalam peperangan laut, tren itu adalah Rudal Anti Kapal dengan Jangkauan dibalik Cakrawala ( Over The Horizon Anti Ship Missile). Seperti yang kita ketahui, dalam peperangan laut, ada faktor alam unik yaitu kelengkungan bumi dimana membatasi jarak pandang visual dan jarak pandang radar pada kisaran 20-40 KM saja, tergantung pada ketinggian radar dan ketinggian sasaran. Keadaan inilah yang memicu munculnya platform radar terbang seperti Heli dan pesawat terbang yang membawa radar maritim untuk menjadi mata dan penuntun bagi armada kapal kawan. Adanya radar terbang diikuti dengan Munculnya Rudal Anti Kapal yang mampu menghancurkan sasaran di balik cakrawala.

Ada beberapa mode yang bisa menuntun rudal anti kapal berkemampuan over the horizon sampai ke sasaran. Ada moda BOL (Bearing Only Launch), moda GPS, maupun moda mid course update. Moda BOL dan MODA GPS bisa juga disebut moda fire and forget dimana setelah mengisikan data arah dan jarak atau koordinat maka kapal peluncur tidak bisa mengubah arah pergerakan rudal setelahnya tanpa adanya datalink antara kapal dan rudal. Pada moda dengan mid course update, pergerakan rudal terus dimonitor oleh kapal peluncur serta jika ada perubahan sasaran bisa sewaktu-waktu dikomunikasikan ke rudal melalui datalink. Selain masalah datalink, yang patut diingat pula adalah penentuan lokasi sasaran, dengan keterbatasan jarak jangkauan radar kapal karena horizon bumi, maka ada beberapa solusi untuk memberikan input data sasaran ke rudal diantarnya: data intel lokal (nelayan,penyelam dsb), data foto satelit realtime, maupun radar maritim terbang (airborne maritime radar) seperti Heli/pesawat beradar maritim. Kedua metode yang disebutkan awal tentu saja hanya bisa memberikan informasi untuk moda BOL dan GPS, metode ketiga, jika tanpa dilengkapi datalink juga tidak bisa memberikan midcourse guidance ke rudal yang menuju sasaran. Disini maka pentingnya memiliki sistem datalink yang mampu mengintegrasikan sesama kapal permukaan maupun dengan heli/pesawat yang ada diudara.

Network Centric Warfare tentu menjadikan Datalink menjadi hal yang wajib dimiliki armada kapal perang, sayangnya sepengetahuan penulis di armada TNI AL sekarang datalink baru bisa dilakukan antar kapal SIGMA class yang dilengkapi LINK-Y Mk2 sehingga bisa melakukan pertukaran data antar kapal di area. LINK-Y Mk2 selain untuk berkomunikasi antar kapal, bisa juga untuk berkomunikasi dengan Heli/Pesawat yang dilengkapi LINK-Y versi airborne. Untuk diketahui LINK-Y adalah standar datalink yang diproduksi khusus untuk negara non NATO dimana negara NATO menggunakan LINK-11 atau LINK-22. Dengan adanya datalink antara Kapal dan Heli/Pesawat berradar maritim maka kemampuan ‘melihat’ kapal terhadap laut didepannya menjadi bertambah jauh menjadi ratusan kilometer sehingga “Battlefield Awareness” bisa meningkat jauh dan ancaman bisa diketahui sejak jauh. Hal ini bisa membuat kemampuan serang sasaran dibalik horizon yang dimiliki rudal anti kapal bisa maksimal karena kapal kawan bisa mengetahui musuh sedini mungkin dan bisa langsung menembak setelah sasaran masuk jangkauan efektif rudal anti kapal. Selain itu pergerakan sasaran dan rudal bisa dimonitor dan mid course update bisa dilakukan untuk mengganti sasaran/mengupdate posisi sasaran. Kini sedang berlangsung Tender Pengadaan Heli Anti Kapal Selam untuk TNI AL, di kelas heli medium, tidak jamak ditemui penyatuan fungsi AKS dengan fungsi over the horizon bagi armada kawan. Sehingga selain dilengkapi ASW Suite, heli AKS juga dilengkapi Radar maritim serta datalink agar pertukaran data bisa berlangsung dengan baik. Semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan dalam memilih heli AKS yang paling cocok untuk TNI AL sehingga dapat berfungsi maksimal serta mampu berkomunikasi secara optimal dengan armada Kapal Perang yang ada sekarang.

Ada baiknya dalam prosesnya nanti senantiasa menggunakan konsep Don’t Throw Away but Integrate!

Pulang Pergi TNI Bangsa

Setelah siang tadi KRI Sutan Iskandar Muda 367 Yang Bertugas selama 6 bulan di Libanon Kembali ke tanah air. Nah sekarang gantian , Dalam waktu dekat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan kembali mengirimkan kapal perang (KRI) dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk bertugas pada misi pemeliharaan perdamaian dunia di Lebanon.”Kita masih akan mengirim satuan berikutnya, yakni KRI Hasanuddin (HSN)-366. Saat ini sedang dipersiapkan untuk menggantikan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 yang telah kembali ke Indonesia. Mereka juga akan bertugas selama enam bulan di Lebanon,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, hari senin siang.

Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda itu diperkuat 100 prajurit TNI AL, yang terdiri atas 33 perwira, 48 bintara dan 19 tamtama. Ini merupakan Satgas ketiga yang pernah diberangkatkan TNI ke Lebanon setelah sebelumnya memberangkatkan KRI Frans Kaisepo-368 dan KRI Diponegoro-365 bergabung dalam gugus tugas MTF.

KRI SIM-367 telah selesai melaksanakan tugas selama enam bulan di Lebanon dan akan digantikan dengan KRI Hasanuddin (HSN)-363 yang rencananya akan diberangkatkan pada pertengahan Mei 2012. Panglima TNI berharap setiap kapal yang ditugaskan dalam misi pemeliharaan perdamaian selalu memperoleh nilai yang memuaskan (satisfied) dan diharapkan prajurit yang ditugaskan berikutnya juga mendapatkan nilai yang sempurna.

“Pengiriman prajurit dalam misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon menjadikan prajurit TNI memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar PBB. Prajurit juga akan mendapatkan banyak pengalaman yang dapat ditularkan kepada prajurit lainnya,” katanya usai menerima kedatangan Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-C/UNIFIL dari Lebanon. Panglima TNI, mengatakan, penugasan pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian merupakan bentuk sekaligus pengakuan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia, khususnya TNI, dalam upaya memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya perdamaian dunia sesuai yang tercantum dalam piagam PBB.

Semoga saja kepergian para tentara ini, membawa keberkahan tidak hanya bagi keluarga tapi juga mengenalkan Indonesia di mata dunia. Selamat berjuang para tentara bangsa semoga memberikan terbaik bagi bangsa dan dunia !!

Indonesia Lemah Syahwat Diplomatik

Ada jutaan “pahlawan devisa” dari Indonesia yang sedang berjuang melawan musuh kemiskinan dan harus pergi ke negeri impian. Negeri mereka yang katanya “gemah ripah loh jinawi” atau juga slogan manis “zamrud khatulistiwa” tidak mampu membuat mereka betah di sana.

Menurut data saat ini, jumlah TKI pekerja domestik sampai dengan akhir 2011 tercatat sebanyak 2.601.590 yang tersebar di seluruh dunia. Adapun rinciannya yakni kawasan Timur Tengah dan Afrika sebanyak 1.422.650 orang  atau 54,68%, kawasan Asia-Pasifik sebanyak 1.178.830 orang (45,31%) dan sisanya Eropa, Australia dan Amerika sebanyak 110 orang atau 0,004%. (wartapedia.com 23 Jan 2012).

Dari sekian juta TKI itu, sudah banyak terjadi kasus kematian. Bahkan di Malaysia saja ada 700 TKI yang meninggal setiap tahunnya.

Yang patut disayangkan adalah lemahnya pemerintah Indonesia dalam urusan diplomatik dengan negara tujuan TKI semacam Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, dan negara lainnya. Berbeda sekali misalnya dengan Filipina. Ketika ada satu orang tenaga kerja mereka yang akan dihukum pancung di Arab Saudi, Filipina langsung bertindak cepat. Ini kontras dengan Indonesia, sudah puluhan TKI/TKW yang disiksa dan dihukum pancung di Arab Saudi, pemerintah selalu terlambat mengurus rakyatnya.

Negara Kita sangat butuh tipe pemimpin yang tegas dan berani. Tentu tegas dan berani jika memang menyangkut harkat dan martabat bangsa. Saya teringat dengan semangat Presiden Soekarno yang pernah ingin “Ganyang Malaysia”. Karena saat itu, pemerintah Malaysia dianggap boneka Inggris yang merugikan Indonesia di dunia Internasional. Namun saat ini apa yang terjadi? Alih-alih mau seperti pak Karno, malah pemerintah Indonesia masih mempercayai kerja Polisi Malaysia yang menembak TKI seperti menembak kecoak saja. Sekalipun tuduhan Malaysia, para TKI itu ditemukan sedang mau mencuri di pagi buta, tetapi apakah seperti itu Polis Diraja Malaysia, menembak seperti orang gila. Kalau memang terbukti nanti Polis Diraja Malaysia menembak membabi buta, tentu ini sudah melanggar SOP (Standard Operational Procedure) kepolisian di seluruh dunia. Dan tentu saja bisa diajukan ke Mahkamah Internasional.

Tadi sore juga diberitakan di MetroTV, ada bocah berusia 13 tahun dari Indonesia yang dipenjara oleh Australia. Anak itu dipenjara bersama orang dewasa yang seharusnya karena masih di bawah umur 17 tahun perlakuan hukumnya pun harus berbeda. Tetapi apakah pemerintah Indonesia sudah pernah membela anak ini di pengadilan Australia atau minimal diberikan pengacara oleh pihak Indonesia?

Sinergitas Pengelolaan Keamanan Laut melalui Indonesia Sea and Coast Guard

Pendahuluan

Bulan Mei tahun 2008 Kita menyambut gembira lahirnya UU No. 17 tentang pelayaran, menggantikan UU sebelumnya yaitu UU 21 tahun 1992. Selain mengembalikan otoritas Syahbandar dipelabuhan, mengatur tentang penyelanggara pelabuhan  Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Indonesia Sea and Coast Guard(ISCG). Untuk hal yang terakhir ini sebenarnya kita sudah jauh tertinggal dari negara-negara tetangga Malaysia dan Singapura. Disana  pembagian kewenangan dilaut sudah diatur dengan sangat baik melalui satu lembaga yang terdiri dari beberapa instansi. Hingga saat ini lembaga yang diamanatkan dalam UU 17 tahun 2008 tersebut belum juga terealisasi padahal tindak pidana dilaut sangatlah beragam tidak hanya menyangkut kelaikan dan keselamatan kapal tetapi juga masalah perikanan, pabean, penyelundupan minyak, pasir, timah, senjata serta masalah kehutanan dan imigrasi.

FAO (Food and Agriculture Organization) memperkirakan Indonesia memperoleh kerugian mencapai Rp. 30 triliun/tahun. Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Selain itu perdagangan senjata ilegal juga menggunakan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand di sekitar Selat Malaka untuk memasukan senjata-senjata tersebut ke wilayah Indonesia. (pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan IDSPS,2009).

Salah satu penyebab belum terealisasinya lembaga tersebut karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) untuk menyelenggarakan Perintah Undang undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 2 “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”.

Keselamatan dan keamanan pelayaran ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Didalam UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pada BAB XVIII disebutkan bahwa penyelenggaan keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah. Keselamatan pelayaran adalah terpenuhinya kondisi kelaiklautan kapal dan kenavigasian (UU No.17 Tahun 2008 pasal 117 ayat 1). Sementara keamanan pelayaran adalah kondisi yang tenang dan damai bagi kapal-kapal yang ada di laut.

Selain sebagai pengawas keselamatan dan keamanan pelayaran ISCG juga mengkoordinasikan penegakan hukum diluar masalah keselamatan pelayaran. Masalah diluar keselamatan pelayaran dibidang Customs, Immigration, Quarantine (CIQ).

Informasi terakhir yang didapat dari website Kementrian perhubungan www.dephub.go.id bahwa Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sea and Coast Guard sudah final dan sudah diserahkan ke sekretariat negara (seteng) selanjutnya dimajukan ke Presiden untuk ditetapkan menjadi PP diharapkan selesai akhir tahun 2012 ini.

Pembahasan

Pada bagian ini kita akan mulai dengan pertanyaan. Apakah yang menjadi keharusan dibentuknya lembaga Indonesia Sea and Coast Guard(ISCG)? Sementara sudah ada TNI-AL dan Polisi Perairan. Kalau masalah keamanan bukankah kedua instansi itu sudah lebih berpengalaman ? dan kenapa tidak bakorkamla (badan koordinasi keamanan laut) saja yang diperkuat? Mengingat tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu (PP 81 tahun 2005 pasal 3).

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah. Pertama bahwa pembentukan lembaga itu menjadi amanat UU No.17 tahun 2008 bab Sea and Coast Guard. Kecuali kalau UU nya direvisi. Kedua seperti disampaikan oleh Wakil Presiden R.I bapak Boediono dalam pidatonya di hari nusantara ke 12 tanggal 13 Desember 2011 di Dumai bahwa pembentukan lembaga Sea and Coast guard adalah untuk mensinergikan pengelolaan keamanan laut dan pantai yang hingga saat ini masih dikelola secara sektoral. Ketiga saya mengutip dari buku mengawal perbatasan negara maritim: Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, S.H

“Jepang berniat untuk membantu pengamanan Selat Malaka dengan memberikan kapal-kapal patroli kepada Indonesia. Namun aturan yang berlaku di Jepang tidak membolehkan bantuan kapal patroli kepada militer asing sehingga bantuan kepada Indonesia dibatalkan. Sebab Indonesia tidak memiliki suatu badan sipil yang menangani keamanan laut”.

Bukankah Polisi sudah menjadi Sipil ? iya tapi mungkin masih belum sepenuhnya (berita terkait). Keempat kenapa bukan Bakorkamla? lazimnya coast guard di dunia dibawah kementrian perhubungan walaupun ada yang bukan seperti Coast Guard Kanada dibawah kementerian Perikanan, US Coast guard dan India dibawah Kementrian Dalam negeri (sumber). Kemudian kita tahu bahwa dasar hukum lembaga bakorkamla adalah Peraturan Presiden No.81 tahun 2005 . Didalam UU No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan  pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa posisi  Peraturan Presiden  berada dua tingkat di bawah Undang-undang. Apa mungkin Perpres mengalahkan UU 17 tahun 2008? kecuali salah satu nya direvisi.

Pekerjaan rumah dan Usulan

Ada beberapa pekerjaan rumah yang nantinya harus diselesaikan oleh Pemerintah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sea and Coast Guard. Pertama segera membentuk pangkalan-pangkalan Coast Guard di bebeberapa daerah strategis yang tujuannya untuk mengakomodir tugas dan fungsi di wilayah kerja dalam waktu yang masuk akal. Contoh disepanjang selat malaka sampai aceh sedikitnya di bentuk empat pangkalan Coast Guard yang terdiri dari : Satu di wilayah Batam, Satu di wilayah Dumai, Satu di Belawan dan Satu lagi di Aceh. Serta dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan seperti Pos penjagaan, dermaga,  Kapal Patroli dan SDM yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi seperti tenaga Pelaut, Penyelam, Penyidik  serta tenaga Medis. Kedua pemerintah harus bisa menyatukan aset-aset yang ada di beberapa instansi yang terkait dengan pengamanan laut dan pantai tidak hanya orang nya tetapi juga armada kapalnya. Semua unsur tersebut dileburkan didalam sebuah kapal patroli bernama coast guard. lebih jelasnya bahwa di kapal coast guard itu sedikitnya terdiri dari petugas bea cukai, polisi, perhubungan laut, perikanan, imigrasi, kehutanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Dalam hal pembagian wilayah kerja, menjadi Armada barat, tengah dan timur. Kami mengusulkan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu di Indonesia. Usulan ini mengacu pada zona pembagian waktu Indonesia yaitu wilayah Barat(wib), tengah (wita) dan Timur (wit). Adapun pembagian Pangkalan menggunakan wilayah provinsi. Jadi ditiap Provinsi terdapat Pangkalan Utama, Pangkalan kelas I dan Pangkalan kelas II. Menyesuaikan dengan beban kerja ditiap pangkalan.

Kesimpulan

Melihat tujuan arif dari terbentuknya UU 17 tahun 2008, pidato Wapres di hari Nusantara, serta penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) yang mengusulkan tentang destrukturisasi isu perbatasan dengan membentuk sebuah lembaga penjaga perbatasan yang independen lepas dari institusi militer dan kepolisian. Bahwa pembentukan lembaga ini mempunyai tujuan untuk mensinergikan instansi yang terkait dengan masalah pengamanan laut dan pantai. Jawaban saya adalah Indonesia Sea and Coast Guard dapat menjawab permasalahan pengelolaan keamanan laut namun itu sangat tergantung pada Peraturan Pemerintah selaku peraturan  pelaksana dari UU 17  tahun 2008 tentang pelayaran . kita tunggu saja Peraturan Pemerintah nya keluar.

tulisan ini sudah tampil dikoran haluan kepri hari ini Selasa, 01 mei 2012